Aksi Tolak BBM di Bima Diduga Ada Tindakan Represif Polisi, PKC PMII Bali-Nusra Ancam Aksi Besar Ke Polda NTB

Mataram, – Pengurus Koordinator Cabang (PKC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Bali-Nusa Tenggara mengecam tindakan represif dan intimidasi aparat kepolisian yang diduga dilakukan terhadap aksi demonstrasi  Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang berlangsung di depan kantor DPRD Kota Bima pada, Senin (5/9/22) kemarin.

Kecaman itu disampaikan langsung oleh Sekretaris PKC PMII Bali-Nusra Muhammad Fauzan. 

“Kami Sangat mengecam tindakan represif yang dilakukan dalam mengamankan aksi oleh APH. Kami mendapat informasi bahwa sahabat-sahabat kami juga diantara yang menjadi korban represif itu. Mengalami luka, bahkan ada juga yang ditahan,” katanya. Selasa, 6 september 2022.

Melihat tindakan itu, Sekretaris PKC Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Bali-Nusra mengancam akan melakukan demo besar-besaran ke Mapolda.

“Kami akan melakukan aksi besar-besaran untuk meminta Kapolda bertanggungjawab atas apa yang di lakukan oleh jajarannya di Kota Bima serta menindak tegas dan mengusut tuntas oknum-oknum yang telah melukai sahabat-sahabat kami.” katanya.

“Atas tindakan ini APH sudah melukai darah dan juang kami. Maka hanya ada satu kata yakni lawan. kami intruksikan seluruh kader se Bali-Nusra untuk mengepung Kantor Mapolda NTB.”tambahnya.

Ojan, sapaan akrab menyampaikan bahwa Polri harus melakukan evaluasi dan perbaikan atas insiden yang terjadi. 

Karena menurutnya, tindakan represif Polri terhadap para demonstran dinilai sebagai percobaan pembungkaman hak-hak demokrasi. Tidak hanya terjadi sekali, tetapi berulang jika melihat jauh ke belakang.

“Seperti halnya aksi-aksi demontransi di sejumlah daerah yang mungkin kurang ter-publish oleh media sehingga isu tersebut tidak terangkat ke publik, Oleh karena itu sikap represif Polri yang terus terulang tidak bisa dibiarkan dan perlu penyikapan yang tegas.”katanya.

Aktivis PMII yang akrab disapa Ojan ini menyoroti sikap Kapolda saat ini bahwa dengan terjadinya insiden ini menambah catatan buruk di tubuh internal instansi Polisi.. 

“Kami juga akan menyurati Irwasda di NTB, Irwasum di Jakarta, Kapolri dan menyurati Presiden RI. Untuk mengevaluasi Kapolda NTB, kalau perlu Copot Kapolda NTB.”tegasnya meminta.

Fauzan menuding polda NTB telah gagal menjaga kamtibmas di wilayah hukum Polda Nusa Tenggara Barat.

“Kapolda telah gagal menjaga keaman dan kondusifitas di wilayah hukum polda.”katanya tegas.