Inilah dampak dari berbagai masalah yang selama ini muncul ke permukaan publik di tengah perang antara Israel dan Palestina.
Baru-baru ini, PBB telah menambahkan Israel ke dalam “daftar hitam” negara-negara yang telah melakukan kekerasan terhadap anak-anak dalam konflik bersenjata.
Seorang diplomat Israel telah mengkonfirmasi, ketika ribuan anak-anak Palestina telah terbunuh dalam serangan militer Israel yang terus berlanjut di Jalur Gaza Palestina.
Dalam postingan media sosial pada hari Jumat, Duta Besar Israel untuk PBB Gilad Erdan mengatakan dia menerima pemberitahuan resmi mengenai keputusan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres.
“Ini sungguh keterlaluan dan salah,” tulis Erdan, di samping video dia berbicara melalui telepon dan mengutuk tindakan tersebut.
“Saya menanggapi keputusan memalukan tersebut dan mengatakan bahwa tentara kami adalah yang paling bermoral di dunia. Satu-satunya yang masuk daftar hitam adalah Sekretaris Jenderal yang memberi insentif dan mendorong terorisme dan dimotivasi oleh kebencian terhadap Israel.”
Mengomentari pernyataan Erdan pada hari yang sama, juru bicara Guterres Stephane Dujarric mengatakan seorang pejabat PBB menyebut utusan Israel tersebut sebagai “penghargaan yang diberikan kepada negara-negara yang baru terdaftar dalam lampiran” laporan tahunan “Anak-anak dalam Konflik Bersenjata”.
“Hal ini dilakukan untuk memberikan peringatan kepada negara-negara tersebut dan menghindari kebocoran,” kata Dujarric kepada wartawan, seraya menambahkan bahwa laporan tersebut akan disampaikan kepada Dewan Keamanan PBB pada tanggal 14 Juni dan kemudian secara resmi diterbitkan beberapa hari kemudian.
“Rekaman video panggilan telepon yang dilakukan Duta Besar Erdan, dan sebagian rekaman tersebut disebarkan di Twitter, sangat mengejutkan dan tidak dapat diterima – dan sejujurnya, ini adalah sesuatu yang belum pernah saya lihat selama 24 tahun saya mengabdi pada organisasi ini,” kata Dujarric.
Sambut Baik Keputusan
Laporan tahunan mengenai anak-anak dalam konflik bersenjata mengumpulkan “daftar pihak-pihak yang terlibat dalam pelanggaran terhadap anak-anak”.
Diberitakan Aljazeera, termasuk pembunuhan dan pencacatan, kekerasan seksual dan serangan terhadap sekolah dan rumah sakit.
Guterres menghadapi kritik dari para pembela hak asasi manusia Palestina karena gagal menempatkan Israel dalam daftar yang disebut sebagai daftar memalukan, yang mencakup Rusia , Republik Demokratik Kongo, Somalia, Suriah, dan Haiti.
Daftar hitam tersebut dimaksudkan untuk memanggil pihak-pihak yang melakukan kekerasan terhadap anak.
Namun negara-negara lain dapat menggunakannya untuk membatasi penjualan senjata kepada para pelanggar.
Pejabat senior Palestina Riad Malki menyambut baik keputusan PBB pada hari Jumat, dan mengatakan bahwa langkah tersebut sudah terlambat.
“Sekarang, dihadapkan pada bencana di Gaza yang dunia lihat dengan mata telanjang dengan genosida yang secara khusus menargetkan anak-anak dan perempuan, Sekjen PBB tidak lagi punya alasan untuk tidak memasukkan Israel ke dalam daftar hitam,” kata Malki dalam sebuah pernyataan.
Kelompok hak asasi manusia mengutuk dampak buruk pemboman dan pengepungan Israel terhadap Gaza terhadap anak-anak Palestina di seluruh wilayah kantong tersebut.
Lebih dari 36.700 warga Palestina telah tewas dalam serangan Israel sejak awal Oktober, termasuk 15.571 anak-anak, menurut kantor media pemerintah Gaza.
Pakar PBB juga mengatakan pembatasan Israel terhadap pengiriman makanan, air, obat-obatan dan pasokan penting lainnya telah menciptakan krisis kemanusiaan, dan sebagian wilayah pesisir menghadapi ancaman kelaparan.
Awal pekan ini, badan hak-hak anak PBB, UNICEF, mengatakan sembilan dari 10 anak-anak Palestina di Gaza hidup dalam “kemiskinan pangan anak yang parah, bertahan hidup dengan pola makan yang terdiri dari dua kelompok makanan atau lebih sedikit per hari – salah satu persentase tertinggi yang pernah tercatat”.
Sebagai perbandingan, pada tahun 2020, hanya 13 persen anak-anak di Jalur Gaza yang hidup dalam kemiskinan pangan anak yang parah, kata UNICEF.