Mataram, – Jelang Pemilu 2024, PC PMII Mataram gelar dialog publik bersama unsur KPU, Bawaslu, dan organisasi Kepemudaan.
Dialog publik mengusung tema ‘Menangkal Issue Politik Identitas Menjelang Pemilu’.Ahad, 19 Maret 2023 di di Aula Nagara Bhakti Kantor Camat Sekarbela kota Mataram.
Ketua PC PMII Kota Mataram, Wahyudin Safari saat membuka diskusi memprediksi politik identitas akan selalu digunakan oleh oknum politisi pada momentum Pemilu.
Melalui diskusi itu, Wahyu mengajak semua elemen pemuda, mahasiswa dan penyelenggara Pemilu untuk mencegah politik identitas membias keranah isu sara.
“Saya mengajak seluruh organisasi kepemudaan wabil khusus PMII Mataram menjadi garda terdepan menangkal politisasi SARA, karena dapat menjadi isu yang sangat mudah digunakan, mudah untuk menggerakkan, murah biayanya, dan cepat responnya dalam situasi kita hari ini,”ajaknya.
Menurutnya, Politik identitas selalu mengganggu keberagaman, toleransi dan nilai-nilai demokrasi, bahkan, sebutnya, dalam politik identitas pasti ada nilai-nilai sara didalamnya.
Hadir langsung sebagi narasumber dialog publik PC PMII Mataram, Ketua Bawaslu kota Mataram yaitu M Yusril, Ketua KPU kota Mataram yaitu M Husni Abidin, dan Ketua KNPI NTB yaitu Taupik Hidayat.
Ketua Bawaslu Kota Mataram, M Yusril dalam memaparkan materi mengatakan politik identitas dapat merusak nilai demokrasi.
Menurutnya, Acara-acara dialog publik itu dapat membantu Bawaslu untuk mensosialisasikan tentang politik identitas.
“Kami di bawaslu mengaharapkan acara acara seperti ini akan terus ada secara continue, sehingga bawaslu sendiri dapat menyampaikan bahwa politik identitas sangatlah merusak nilai-nilai demokrasi,”katanya.
Senada, Ketua KPU Kota Mataram, M Husni Abidin mengatakan politik identitas harus dihindari dan tidak boleh dilakukan.
Husni mengajak pemuda untuk berperan dalam mensosialisasikan politik indentitas kepada masyarakat.
“Fase politik identitas aka segera hadir sehingga pemuda harus segera mensosialisasikan kepada masyarakat tentang hal ini, bahkan politik identitas ini tidak boleh dilakukan, politik identitas paling tinggi adalah di tingkat media,”katanya.
“PMII harus intens mengedukasi internal maupun eksternal di masyarakat dan jangan pernah berhenti bergerak dalam mengedukasi diri dan masyarakat,”serunya kepada kader PMII Mataram.
Lanjut Ketua KNPI NTB, memaparkan, Taupik Hidayat mengatakan Media sosial merupakan hal yang paling urgent munculnya politik identitas sejak 5 tahun lalu.
Untuk menangkal itu, Taupik menyebut perlu kampanye politik kebangsaan secara masif dan terstruktur, agar menghasilkan pemimpin yang berkeadilan.
“Contoh di era sekarang, tetangganya tidak mau saling sapa, saling membantu hanya karena beda pilihan, itu contoh negatif. Meski beda ras, suku dan agama jika mereka Bersatu secara professional maka Indonesia akan menjadi satu meski beda pilihanya, contoh positifnya,”katanya mencontohkan.
Taupik mengajak peserta diskusi publik untuk Jihad, kontribusi dengan cara coment yang postif tentang pemilu sehingga bisa mendamaikan masalah pemilu dari tahun ke tahun.
Kegiatan itu juga dihadiri unsur BEM UNU NTB, BEM UMMAT, BEM UNRAM, BEM UIN Mataram, dan Kader PMII Mataram.