Mataram – Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) membantah ada Kucuran anggaran dari Ketua Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Nusa Tenggara Barat (DPD KNPI NTB) dibawah kepemimpinan Hamdan Kasyim.
Hal itu disampaikan Ketua PKC PMII Nusra Azis Muslim. Rabu (3/2/2022).
Ia katakan, setelah pihaknya melakukan koordinasi dan komunikasi adanya Kucuran anggaran masing-masing OKP Rp 2 juta itu, mereka (OKP,red) membantahnya.
“Sejak kapan ada anggaran dari DPD KNPI NTB untuk teman-teman OKP masing-masing Rp2 juta. Harus segera diklarifikasi dan ralat ucapnya, saya dan teman-teman OKP yang lain kaget,” tegasnya.
BADKO HMI Nusra juga ikut memberikan komentar, soal penerimaan uang dari DPD KNPI. “Saya tidak merasa menerima dan tidak tau menau soal itu,” kata Rahmad.
Ketua Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia Nusa Tenggara (KMHDI) NTB, Ari Suputra mengatakan dengan tegas tidak pernah menerima kucuran Anggaran dari DPD KNPI NTB, dan tidak mengetahui adanya anggaran seperti yang di katakan.
“Terlebih lagi tidak ada data yang detail OKP yang menerima anggaran. Kalau ingin memberikan anggaran lebih baik berikan kepada seluruh OKP yang ada di NTB, dan berikan data secara detail OKP yang menerima Anggaran tersebut,” sebutnya.
Hal yang sama juga disampaikan Ketua GMNI NTB, informasi yang disampaikan pengurus DPD KNPI NTB Fersi Hamdan Kasim sungguh sangat kejam, menuduh bahwa kami menerima anggaran masing-masing Rp 2 juta.
“Apa yang disampaikan Pengurus DPD KNPI Hamdan Kasyim itu Hoax dan Fitnah bagi kami dan teman-teman OKP, walau tidak dijelaskan secara detail OKP mana saja,” beber Al Mukmin Bentika.
Tidak hanya itu, pria yang murah senyum yang baru menjabat jadi Ketua DPD GMNI NTB ini meminta agar KNP NTB transparan dalam penggunaan anggaran yang di kelola selama ini.
“Jangan atas namakan OKP sementara kami anggap selama ini saya kira KNPI sudah mati, tiba-tiba muncul bahwa ada kucuran anggaran dari DPD KNPI, aduh tuhan sungguh terlalu,”katanya.
Sementara Aita Kurniawati Ketua Eksekutif Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) juga ikut menegaskan tidak pernah berkomunikasi secara kelembagaan terhadap KNPI serta tidak sama sekali menerima kucuran anggaran dari DPD KNPI NTB.
“KNPI sebagai wadah anak muda kini telah menggeser pada cita cita awal KNPI berdiri. Hahaha asal taruh nama OKP. Jangan main fitnah dong kalau ndak mau terjerat Megaphone,” katanya.
Hal tersebut disambung Ketua IPNU NTB Fauzan Basri, ia katakan KNPI NTB harus bertanggung jawab telah mengklaim OKP sebagai penerima bantuan uang 2 juta dari KNPI. Keberadaan KNPI NTB juga tidak pernah mengayomi OKP di NTB. Dan KNPI tidak pernah melakukan kegiatan apapun di NTB ini.
“Kami berkegiatan sendiri-sendiri tanpa bantuan KNPI. Kegiatan tetap terlaksana bahkan di saat pandemi 2019 lalu,”katanya.
“Jadi kalau dikatakan KNPI bantu OKP itu, sama sekali Hoax. Tidak mendasar. Asal klaim dan merusak wibawa organisasi secara umum,”tambahnya.
Fauzan katakan, Kami keberatan dengan pernyataan KNPI NTB tersebut. Mestinya Pemprov juga lebih hati-hati dalam menggugurkan anggaran. Apalagi KNPI masih belum jelas keberadaannya secara hukum di NTB.
“Yang sering bersama OKP yang kami rasakan itu KNPI ketua Wire Kencana dan Sekretaris Lalu Athar,”tutupnya.
Hal tersebut ikut ditegaskan Ketua Umum HMI MPO Cabang Mataram, saya kecam dengan tegas ungkapan KNPI yang katanya mengucurkan anggaran untuk OKP, karena itu tidak benar dan palsu.
“Segera melakukan klarifikasi melalui konferensi pers agar publik tau tindakan pencemaran nama OKP secara umum, jika tidak di lakukan bubarkan KNPI versi Hamdan Kasim yang ngawur dan suka mengklaim,” Kata Eko Saputra.
Sebelumnya, salah satu pengurus DPD KNPI NTB menyampaikan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) masing-masing mendapatkan kucuran anggaran Rp 2 juta dibawah Kepemimpinan Hamdan Kasyim Hal itu terungkap saat Jumpa Pers KNPI NTB di sekretariat DPD KNPI NTB di Kota Mataram.
OC MUSDA KNPI NTB Hamroni menyebutkan, untuk uang OKP dari KNPI NTB sendiri sebesar Rp 2 juta. “Dari KNPI sebesar Rp 2 Juta,” kata Hamroni.
Ia tidak menyampaikan secara detail apakah semua OKP mendapatkan kucuran anggaran tersebut atau tidak.